Kasubbag Umum dan Keuangan PA Kota Kediri , Ibu Silvi Ritmadhanti Ziyanna, S.E dan juga Kasubbag Perencanan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP), ibu Nandayu Anisa Ajitrisnani, S.T. menghadiri rapat koordinasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Aplikasi SAKTI secara daring. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, sesuai dengan surat undangan Nomor : 1130/BUA.3/UND.KU1/X/2023. Rapat Koordinasi dimulai pada pukul 13.00 WIB melalui aplikasi zoom meeting di ruang Media Center Pengadilan Agama Kota Kediri pada Kamis (19/10/2023).
Acara dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Bapak Edi Yuniadi S.Sos., M.M., CPSAK. Beliau menyampaikan materi terkait Petunjuk Teknis Penilian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, (IKPA) dan langkah strategis persiapan Laporan IKPA Triwulan IV selain itu dalam penyampaianya juga diutarakan terkait perkembangan capaian kinerja serta evaluasi pengisian IKPA Triwulan III dari masing masing satuan kerja . Pembahasan selanjutnya yaitu penginputan capaian kinerja melalui aplikasi SAKTI.
Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk membahas mengenai kendala dan solusi dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).Pada perencanaan Anggaran terdapat kendala belum melakukan pemutakhiran Revisi Halam III DIPA, dan solusinya yaitu setiap satuan kerja harus memperhatikan Revisi Halam III DIPA pada setiap Triwulan. Selain itu pada Pelaksanaan Anggaran terdapat juga kendala mengenai Pengajuan ADK Kontraktual yang diajukan ke KPPN terlambat, solusinya yaitu perlu ada pengawasan olek Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satuan kerja pada Pelaksanaan Anggaran baik dari jadwal pengajuan ADK kontrak ke KPPN.
Selama rapat berlangsung para peserta sangat aktif berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai cara terbaik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan pengisisan capaian output pada Aplikasi SAKTI. Beberapa solusi dan keputusan penting telah diambil untuk memastikan bahwa satuan kerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI menyampaikan “bahwa rapat koordinasi ini sangat penting sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap keefektifan pemanfaatan anggaran dalam memaksimalkan pelayanan peradilan kepada masyarakat”.Beliau juga berharap bahwa apa yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini agar segera ditindaklanjuti dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan lebih baik lagi. Kemudian Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh seluruh peserta rapat. (DF)