Gambar diatas merupakan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No : 076/KMA/SK/VI/2009
Beradasarkan SK KMA No 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut Pengadilan Tingkat banding sebagai voorpost Mahkamah Agung RI diberi kewenangan menangani sendiri
pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih apabila:
1.Terlapor telah pindah tugas ke pengadilan lain yang berada di wilayah hukum di
pengadilan tingkat banding yang lain;
2.Pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat;
3.Penanganan pengaduan yang dilaksanakan di pengadilan tingkat banding berlarut - larut.
4.Pengadilan Tingkat Pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada
Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima.
5.Penanganan pengaduan saat ini mengakomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas,
mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai
tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor
dalam pemeriksaan.
6.Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi
layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan
Tingkat Banding.
Gambar diatas merupakan contoh brosur informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian pengaduan masyarakat.
Catatan :
pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan
pengaduan yang akan disampaikan
Sumber: http://bawas.mahkamahagung.go.id
